Komite Riset Aksi Agraria

Komite Riset Aksi Agraria

Share

Komite Riset Aksi Agraria merupakan inisiatif untuk mengembangkan perspektif hak-hak petani kecil/mi Kegiatan tersebut diorganisir oleh Perkumpulan HuMA.

Komite Riset Aksi Agraria digagas dalam satu diskusi di kegiatan Pelatihan Analisis Data Konflik Agraria di Palopo. Pengalaman terlibat dalam penanganan masalah / konflik agraria, pertemuan dengan aktivis gerakan agraria, mendesakkan pentingnya pembentukan Komite ini.

Nelayan Menanti Keseriusan Pemerintah Setop Tambang Timah di Teluk Kelabat 15/07/2026

Perjuangan nelayan Tanjung Kelabat Dalam, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melawan tambang timah ilegal menemukan harapan baru. Saat audiensi bersama Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat, Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Kepulauan Babel, sepakat mendukung perjuangan para nelayan.

Dalam pertemuan yang berlangsung awal Juni itu, para nelayan keluhkan aktivitas tambang timah ilegal yang memenuhi kawasan Teluk Kelabat. Bahkan, tak kurang ada sekitar 100 ponton yang beraktivitas melakukan penambangan.

Nelayan Menanti Keseriusan Pemerintah Setop Tambang Timah di Teluk Kelabat Perjuangan nelayan Tanjung Kelabat Dalam, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melawan tambang timah ilegal menemukan harapan baru. Saat audiensi bersama Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat, Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Kepulauan Babel, sepakat mendukung perjuangan para nelayan. Dalam pertemuan yang be...

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Rombak Total UU Kehutanan 05/07/2026

Koalisi Regional Sumatera mendesak pemerintah dan DPR merombak UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar berpihak pada pemulihan ekosistem, pengakuan hak masyarakat adat dan lokal, serta penyelesaian konflik tenurial.

Desakan itu koalisi sampaikan saat Deklarasi Pembacaan Masukan terhadap Revisi UU Kehutanan dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Komunitas Regional Sumatera, Senin (29/5/26) di Padang. Koalisi menilai perubahan UU Kehutanan tidak boleh berhenti pada revisi teknis, tetapi lebih penting pada wilayah substantif.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Rombak Total UU Kehutanan Koalisi Regional Sumatera mendesak pemerintah dan DPR merombak UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar berpihak pada pemulihan ekosistem, pengakuan hak masyarakat adat dan lokal, serta penyelesaian konflik tenurial. Desakan itu koalisi sampaikan saat Deklarasi Pembacaan Masukan terhadap Revisi...

Dua Dekade Konflik Agraria Sinar Mas di Jambi, Akankah Ada Penyelesaian? 21/06/2026

Dua dekade konflik
Pemutusan jalan itu bukan tindakan tiba-tiba tetapi puncak dari konflik dua dekade. Sadili cerita, dia merantau dari Tasik Malaya, Jawa Barat kemudian menikah dengan warga Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sekitar 1990-an dia membuka kebun di Lubuk Mandarsah Ulu, pemekaran Desa Lubuk Mandarsah pada 2022 dan menetap sampai sekarang.

Dua Dekade Konflik Agraria Sinar Mas di Jambi, Akankah Ada Penyelesaian? Sadili kesal lantaran harus mutar jauh ke Dusun Tanjung Beringin untuk mengeluarkan hasil kebunnya. Bukan karena jalan rusak, banjir atau longsor, tetapi jalan itu sengaja PT Wirakarya Sakti (WKS), putus. Sejak 20 April 2025, alat berat anak perusahaan Asia Pulp & Paper (APP), Sinarmas Grup ini suda...

Hutan Hilang dan Ancaman Bencana Dampak Tambang Emas Ilegal di Sumbar 18/06/2026

“Bencana ekologis yang terjadi tidak bisa lepas dari buruknya tata kelola sumber daya alam selama bertahun-tahun,” kata Tommy Adam, Direktur Walhi Sumbar dalam konferensi pers “Ketika Tambang Dibiarkan, Siapa yang Melindungi Warga?” di Jakarta, Jumat (12/6/26).

Catatan Walhi, Sumbar memiliki sekitar 2,2 juta hektar kawasan hutan. Kurun 2001-2025, provinsi ini kehilangan sekitar 320.000 hektar hutan primer. Pada 2025 saja, hutan di Sumbar yang hilang capai 15.000 hektar.

Secara geografis, Sumbar merupakan hulu dari tiga sungai besar, yakni Batanghari, Indragiri, dan Kampar. Kerusakan di pegunungan dan hutan Sumbar tidak hanya berdampak pada masyarakat, juga wilayah hilir di Jambi dan Riau

Hutan Hilang dan Ancaman Bencana Dampak Tambang Emas Ilegal di Sumbar Ketika banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) pada November 2025, ratusan orang menjadi korban. Lebih dari 200 jiwa meninggal dunia, ribuan warga terdampak, sementara rumah, sawah, dan infrastruktur rusak akibat terjangan material dari hulu. Wahana Lingkunga...

Cerita Masyarakat Loksado Bergantung Hidup dari Jaga dan Kelola Hutan Meratus 30/05/2026

Masyarakat Adat Meratus, termasuk di Loksado menerapkan pola berladang gilir-balik. Mereka buka lahan biasa untuk tanami padi lebih dulu. Setelah beberapa kali panen, lahan jadi kebun berbagai tanaman, salah satunya kayu manis.

Dia bilang, kayu manis bagus untuk menjaga kualitas tanah dan membuat lahan tak mudah erosi. Ia juga berdampingan dengan tanaman lain hingga tidak monokultur.

Untuk memanen, warga menebang pohon yang sudah cukup umur–sekitar tujuh tahun–mengupas batang, mengerik kulit, dan lalu menjemurnya. Bila cuaca cukup terik, maka kulit kayu siap jual dalam satu hari.

“Kalau satu pohon dipanen, kami biasanya langsung menanam bibit baru supaya lahannya tidak gundul.”

Cerita Masyarakat Loksado Bergantung Hidup dari Jaga dan Kelola Hutan Meratus Amat mencabut parang yang tergantung di pinggangnya. Dengan cekatan dia menebas rumput liar yang tumbuh merambat di sela-sela tanaman di kebunnya di Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel). “Kami di kampung sini kebanyakan tidak pakai ob...

Ketika Perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat Ancam Kedaulatan Sumber Daya Alam 23/05/2026

Yani Taufik, Guru Besar Antropologi Haluoleo katakan, perjanjian yang ditandatangani 19 Februari itu tidak hanya sebagai instrumen perdagangan juga sebagai instrumen politik ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional. “Khususnya sumber daya alam dan lingkungan hidup,” katanya dalam sebuah diskusi di Kendari, belum lama ini.

Dia bilang, terdapat sejumlah persoalan strategis yang biasanya terjadi pada perjanjian antar negara. Pertama, national treatment, yakni ada tekanan untuk tidak mengistimewakan perusahaan nasional. Padahal, saat ini, sektor industri nasional sedang dalam fase pertumbuhan yang cukup baik.

Ketika Perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat Ancam Kedaulatan Sumber Daya Alam Sejumlah pihak menilai agreement of reciprocal trade (ART) antara Indonesia-Amerika menyusul kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat bukan sekadar kesepakatan tarif. Lebih dari itu, kesepakatan itu sebagai jebakan AS yang berisiko mengubah struktur ekonomi, lingkungan, bahkan kedaulatan....

‘Palm-Nationalism’ atau ‘Sawitisasi’: Bagaimana pemerintah membangun politik identitas di balik kelapa sawit 08/05/2026

Dalam riset yang saya lakukan, saya merefleksikan kondisi ini dan menyebutnya dengan istilah “palm-nationalism” atau “sawitisasi” nasionalisme. Kondisi ini mengkhawatirkan karena orientasi pada identitas berpotensi menutupi persoalan utama, yakni keadilan dan tata kelola.

‘Palm-Nationalism’ atau ‘Sawitisasi’: Bagaimana pemerintah membangun politik identitas di balik kelapa sawit Bukan sekadar komoditas, kelapa sawit sudah diposisikan sebagai simbol nasionalisme atau palm-nationalism atau sawitisasi.

Nasib Warga Cot Girek Berkonflik Lahan dengan PTPN 17/04/2026

Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini menggambarkan nasib para petani Cot Girek, Aceh Utara yang berupaya mempertahankan lahan mereka karena sejak lama berkonflik dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 6. Alih-alih mendapat hak, mereka justru alami kriminalisasi dan intimidasi. Tambah lagi, mereka juga korban bencana banjir akhir tahun lalu.

Teranyar, 4 April lalu kondisi kembali memanas dengan penangkapan lima petani. Berbagai kalangan menilai, penangkapan lima petani desa itu oleh polisi gabungan Polda Aceh, Polda Lampung, dan Polda Sumatera Selatan 4 April lalu, wujud ketidakberpihakan negara kepada rakyat.

Nasib Warga Cot Girek Berkonflik Lahan dengan PTPN Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini menggambarkan nasib para petani Cot Girek, Aceh Utara yang berupaya mempertahankan lahan mereka karena sejak lama berkonflik dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 6. Alih-alih mendapat hak, mereka justru alami kriminalisasi dan intimidasi. Tamb...

Nasib Warga Seboyo Terelokasi Demi Proyek PLTA Mentarang 13/04/2026

Kini Seboyo rata dengan tanah. Pemukiman warga maupun pepohonan telah tumbang. Tak ada satu rumah warga tersisa. Kawasan itu berubah menjadi tumpukan-tumpukan batu kerikil.

Eksavator hingga truk lalu-lalang mengangkut material di area itu. Presiden Joko WIdodo pernah datang pada Rabu 1 Maret 2023.

Bersama perwakilan dua 27 keluarga, Jawi menyaksikan langsung kedatangan Jokowi beserta rombongan.

Kala itu, Jokowi memimpin peletakan batu pertama pembangunan PLTA Mentarang Induk di Seboyo.

“Itu pertama kali lihat presiden langsung, sebelumnya cuman lihat di TV saja.”

Nasib Warga Seboyo Terelokasi Demi Proyek PLTA Mentarang Kunang-kunang kerlap kerlip melintasi orang-orang yang sedang berkumpul di satu teras rumah di RT05 Desa Harapan Maju, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, penghujung tahun lalu. Mereka bercengkrama walau tak saling memandang rupa. Tak ada cahaya maupun lampu yang menyinari perm...

Want your business to be the top-listed Gym/sports Facility in Jakarta?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Jakarta